ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) KabupatenSukabumi, Sendi Apriadi, angkat bicara terkait progres pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) usai mengikuti kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, knalpot brong, dan minuman keras di Mapolres Sukabumi, Kamis (05/11/2026).
Sendi Apriadi menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi awak media ONENEWSOKE.COM pasca‑kegiatan. Ia menjelaskan hasil rapat evaluasi bersama Sekretaris DaerahKabupaten Sukabumi serta pihak Provinsi beberapa waktu lalu meninjau dua program utama, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rutilahu.
“Untuk BSPS progresnya hampir mencapai 40 persen secara keseluruhan, sedangkan tahap pertama Februari‑Juni sudah 100 persen selesai. Jumlah penerima BSPS kali ini sekitar 1.703 unit, padahal biasanya tiap tahun hanya sekitar 200 unit,” ujar Sendi Apriadi.
Selain BSPS, ia menyoroti program gentengisasi arahan Kementerian PUPR. Tahun depan pihaknya akan mendorong pelaku usaha genteng lokal Sukabumi agar produk genteng tersebut bisa bersertifikat SNI, sehingga produk muatan lokal semakin berkualitas dan bernilai jual tinggi.
Terkait Rutilahu, Sendi Apriadi menjelaskan bantuan dari tingkat Provinsi berjumlah 40 unit yang tersebar di dua kecamatan dan sudah berproses hingga 80 persen. Sementara itu Rutilahu dari anggaran Kabupaten sebanyak 401 unit dijadwalkan berjalan pada November‑Desember 2026.
Secara keseluruhan total sasaran pembangunan mencapai 2.144 unit dengan nilai hampir Rp 43,86 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 8 miliar APBD Kabupaten Sukabumi, Rp 34 miliar dari Pemerintah Pusat, serta Rp 1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang langsung disalurkan kepada para penerima manfaat.
“Target RPJMD kita awalnya hanya sekitar 1.000 unit per tahun, sekarang kita sudah melampaui target menjadi 2.144 unit dan seluruhnya ditargetkan selesai pada Desember 2026,” tegasnya.
Ia menambahkan verifikasi lapangan untuk Rutilahu anggaran Kabupaten sengaja dilakukan setelah selesainya verifikasi dari Kementerian pada September lalu guna menghindari penerima bantuan ganda. Proses verifikasi sedang berjalan dan pembangunan akan dilaksanakan pada November hingga Desember agar seluruh unit dapat diselesaikan tepat waktu.
Sangat setuju, fasilitas publik dan kenyamanan warga memang harus jadi prioritas utama.