ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Kapolres Sukabumi, AKBP Benny Cahyadi, secara tegas meluruskan berbagai narasi keliru yang disebarkan akun-akun anonim di media sosial, sekaligus menyatakan kesiapannya untuk diaudit dan diperiksa secara transparan oleh pihak berwenang. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya konten manipulatif yang menyerang dirinya tak lama setelah tiga bulan menjabat.
“Saya siap diperiksa secara terbuka dan teliti. Saya siap bertanggung jawab apabila terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, baik di internal maupun eksternal,” tegas AKBP Benny Cahyadi, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar di media sosial merupakan informasi yang tidak benar dan sengaja dipelintir. Salah satunya adalah narasi yang menampilkan foto Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi bersama seorang Polwan yang digambarkan seakan-akan memiliki ajudan pribadi.
“Faktanya, itu murni kegiatan sosial kekeluargaan. Ibu Ketua Bhayangkari bersama rekan-rekan Polwan sedang menjenguk salah satu anggota yang sakit. Mereka membawa tali asih, bukan ajudan seperti yang dituduhkan. Foto sengaja dipotong dan dimanipulasi,” jelasnya.
Begitu juga dengan tuduhan terkait pembagian bantuan sembako bagi warga kurang mampu dan nelayan di wilayah pesisir. Kapolres menegaskan, seluruh bantuan tersebut bersumber dari dana swadaya pribadi dan tabungan keluarga, bukan dari anggaran dinas.
“Bantuan sosial yang kami salurkan murni dari keikhlasan dan sedekah keluarga besar Polres Sukabumi. Tuduhan yang menyebutkan itu hasil korupsi atau pemotongan anggaran adalah berita bohong. Saya siap diaudit kapan saja,” tegasnya.
Pihaknya telah melaporkan upaya penyebaran hoaks tersebut kepada pimpinan tertinggi dan akan menempuh jalur hukum guna menindak pelaku. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pola serangan terhadap Kapolres ini diduga kuat berkaitan dengan jaringan sindikat siber yang sebelumnya juga menargetkan aparatur desa dan kelompok penambang rakyat di wilayah Sukabumi, dengan pola yang sama: menyebarkan fitnah lalu meminta uang tebusan.
Perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi ke tingkat desa dan kelurahan.