ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi secara resmi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Ketiga Raperda yang disepakati tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang baik dalam menyelesaikan pembahasan ketiga regulasi tersebut.
Raperda tentang Desa, kata Bupati, menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mencakup aspek kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, penyelenggaraan pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 bertujuan menaikkan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipe C menjadi Tipe A. Langkah ini diambil guna memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui proses panjang, mulai dari evaluasi Gubernur Jawa Barat hingga penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bupati berharap ketiga Raperda yang telah disepakati ini tidak hanya menjadi produk hukum belaka, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).
Di akhir rapat, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai tanda kesepakatan resmi atas ketiga rancangan peraturan daerah tersebut.





Perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi ke tingkat desa dan kelurahan.