ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI – Dugaan manipulasi proses administrasi dalam penyelenggaraan Temu Karya Karang Taruna KabupatenSukabumi 2026 memicu pertanyaan tajam dari publik dan pemerhati organisasi. Rangkaian perkembangan yang berjalan sangat cepat dianggap bukan sekadar kebetulan, melainkan menyisakan celah yang patut diklarifikasi secara terbuka.
Berdasarkan pantauan media, berkas pendaftaran Heri Mulyana dinyatakan lengkap dan terverifikasi pada 12 November 2026, disertai sembilan dokumen serta tanda tangan pihak penerima dan penyerah. Namun hanya berselang satu hari, pada 13 November 2026, Steering Committee (SC) mengeluarkan keputusan yang hanya menetapkan Ruslan Abdul Hakim sebagai calon tunggal.
Langkah itu menimbulkan kebingungan besar. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengapa Heri Mulyana yang dinyatakan lolos verifikasi tiba‑tiba tidak ditetapkan. Tidak ada bukti dokumen yang menjelaskan kekurangan berkas, pelanggaran aturan, hasil verifikasi ulang, maupun berita acara pembatalan status verifikasi yang dikeluarkan pada 12 November. Dari celah dokumen inilah dugaan manipulasi administrasi muncul.
Ada tiga poin kejanggalan utama yang menuntut jawaban tegas dari SC. Pertama, status verifikasi berkas berubah dalam kurun waktu 24 jam tanpa bukti administrasi yang jelas. Publik mempertanyakan siapa yang mengubah status kelayakan pendaftar dan atas dasar aturan mana perubahan itu dilakukan.
Kedua, muncul dugaan pemaksaan calon tunggal. Temu Karya seharusnya menjadi forum musyawarah tertinggi, bukan sekadar seremoni pengesahan nama tunggal. Jika dua pendaftar dinyatakan memenuhi syarat sejak awal, proses seharusnya tetap membuka ruang musyawarah, bukan dipersempit menjadi satu nama saja.
Ketiga, muncul dugaan campur tangan pihak luar, termasuk oknum dewan. Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan seharusnya bebas dari kepentingan politik. Jika proses seleksi justru terarah seperti penentuan calon politik, independensi organisasi dikhawatirkan terancam.
Salah satu pemerhati organisasi menegaskan bahwa Karang Taruna adalah milik pemuda di tingkat desa dan kecamatan, bukan milik segelintir elit maupun oknum dewan. Ia juga memperingatkan agar Karang Taruna tidak dijadikan alat politik.
“Kalau proses penetapan calon saja sudah diduga dimanipulasi, bagaimana publik bisa percaya hasil Temu Karya-nya akan melahirkan pemimpin yang legit?” ujar pemerhati tersebut.
Ia juga merujuk penundaan Temu Karya oleh pihak Karang Taruna Provinsi Jawa Barat pada 14 November yang dinilai karena dugaan pelanggaran Permensos Nomor 9 Tahun 2025. Penundaan itu seharusnya menjadi momentum untuk membersihkan proses, bukan menyusun skenario baru dengan kemasan serupa.
Publik Karang Taruna KabupatenSukabumi pun menyampaikan empat tuntutan pokok. Pertama, SC wajib membuka secara publik berita acara verifikasi tanggal 12 dan 13 November. Kedua, memberikan penjelasan tertulis alasan Heri Mulyana tidak ditetapkan meskipun berkasnya dinyatakan lengkap. Ketiga, memastikan kepanitiaan bebas dari intervensi oknum dewan; jika terbukti ada keterlibatan, pihak terkait sebaiknya mundur. Keempat, meminta pihak provinsi melakukan audit total sebelum batas waktu 20 November 2026 guna mengungkap dugaan manipulasi.
Jika SC gagal menjawab tuntutan tersebut, dugaan manipulasi administrasi berisiko menjadi bukti nyata yang merusak kehormatan dan independensi Karang Taruna KabupatenSukabumi.
Mantap liputannya, selalu update seputar peristiwa penting di daerah dan nasional.