ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Taopik Guntur, menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan terkait penetapan Kecamatan Ciemas sebagai salah satu kawasan lumbung pangan daerah. Menurutnya, status tersebut jangan hanya sekadar slogan tanpa didukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian.
“Kita berharap, jangan Ciemas ini hanya dijadikan cerita dan slogan sebagai lumbung padi dan lumbung ketahanan pangan saja. Namun seluruh fasilitas penunjang pertanian justru dibiarkan terbengkalai,” ujar Taopik Guntur saat memberikan pernyataan pers, Selasa (13/10/2026). Disela-sela acara peresmian TMMD di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas.
Taopik mencontohkan kerusakan saluran irigasi Cimarinjung yang ambruk akibat bencana pada tahun 2024 hingga saat ini belum mendapatkan penanganan serius.
“Di mana letak kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah untuk perbaikan saluran irigasi Cimarinjung tersebut? Di mana perhatian terhadap daerah yang diklaim sebagai lumbung pangannya?” tegasnya. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyikapi dan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Selain persoalan irigasi, politisi ini juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Saat ini, alokasi anggaran APBD Kabupaten Sukabumi untuk kegiatan TMMD baru sebesar Rp1 miliar per tahun. Menurut Taopik, jumlah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan pembangunan di satu desa secara maksimal.
“Satu miliar itu belum bisa menyelesaikan pembangunan secara tuntas. Misalnya ada jalan desa sepanjang 4 kilometer yang harus dibangun, dengan anggaran segitu tentu belum selesai. Padahal TMMD adalah satu-satunya jalur yang bisa kita manfaatkan untuk membangun desa, karena kami dari dewan terbentur aturan jika ingin menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Taopik Guntur mendesak agar pemerintah daerah bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapat bersinergi untuk meningkatkan alokasi anggaran TMMD pada tahun mendatang.
“Kami berharap, ke depan anggaran untuk TMMD bisa dinaikkan menjadi minimal Rp5 miliar per tahun. Agar pembangunan yang dilaksanakan bisa lebih tuntas dan manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas oleh masyarakat di pelosok desa,” pungkasnya.
