ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI – Puluhan jurnalis yang tergabung di wilayah Sukabumi menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Senin (24/08/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas minimnya keterbukaan informasi publik terkait proyek-proyek strategis yang mendapat pendampingan maupun pengamanan dari Kejari Sukabumi, serta adanya dugaan praktik diskriminasi terhadap jurnalis saat melakukan konfirmasi.
Dalam orasinya, koordinator aksi M. Afnan atau yang akrab disapa Naga menegaskan pihaknya sama sekali tidak menolak pendampingan proyek oleh Kejaksaan. “Kami tidak anti pendampingan proyek oleh Kejaksaan. Kami justru mendukung. Tapi pendampingan yang dananya dari APBN/APBD wajib transparan. Rakyat berhak tahu: proyek apa, di mana, berapa nilainya, dan siapa yang mengawal,” tegasnya.
Massa aksi pun menyampaikan tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada pihak Kejari Sukabumi. Pertama, terkait keterbukaan data proyek: Kejari Sukabumi wajib mempublikasikan daftar proyek yang dikawal sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1733/Ds/07/2021. Kedua, menghentikan praktik diskriminasi terhadap jurnalis yang kerap dipersulit saat meminta informasi. Ketiga, mewujudkan akuntabilitas pengawasan, di mana hasil pengawasan dan rekomendasi Kejaksaan terhadap proyek strategis harus dapat diakses oleh publik.
“Kami tidak minta RAB detail. Kami hanya minta empat hal: proyek apa, di mana, berapa nilainya, dan dikawal siapa. Kalau ini saja ditutup, justru menimbulkan kecurigaan publik,” tambah M. Afnan.
Lebih lanjut, pihak jurnalis juga menyampaikan akan menyerahkan surat permohonan informasi resmi ke PPID Kejari Sukabumi. Sesuai UU KIP, Kejari wajib menjawab dalam waktu 10 hari kerja. “Kami akan kawal. Jika tidak dijawab atau ditolak, langkah selanjutnya kami ajukan keberatan dan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,” tutupnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian di lokasi.
