ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Memasuki puncak musim kemarau tahun 2026, sektor perikanan Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan serius berupa penurunan hasil tangkapan ikan, perubahan pola migrasi biota laut, serta kendala operasional di lapangan. Kondisi ini dirasakan paling nyata oleh masyarakat pesisir di wilayah Palabuhanratu hingga Ujunggenteng.
Berbagai kendala turut membebani aktivitas nelayan, antara lain fluktuasi suhu permukaan laut yang mengubah persebaran ikan, keterbatasan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, serta dinamika regulasi terkait pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL).
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perikanan segera merumuskan dan menerapkan langkah mitigasi menyeluruh. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi pelaku usaha perikanan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir selatan Sukabumi.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesulitan yang dialami nelayan, melalui pendekatan yang terpadu antara dukungan teknis dan penguatan ekonomi.
Adapun empat pilar strategi utama yang dijalankan meliputi: penguatan kapasitas serta bimbingan regulasi bagi nelayan tangkap, rehabilitasi ekosistem pesisir melalui upaya konservasi, diversifikasi pendapatan melalui program Inkubasi Bisnis (Inbis Invapro KP), serta modernisasi budidaya dan program pemulihan stok ikan.
Terpisah, terkait kendala pasokan BBM, Dinas Perikanan terus mempererat koordinasi dengan pengelola SPBU dan instansi terkait guna memastikan kelancaran distribusi bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.
Dengan sinergi berbagai langkah tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi optimistis ketahanan pangan sektor kelautan dapat terjaga, dan masyarakat pesisir mampu melawati masa sulit musim kemarau ini dengan lebih tangguh.
