ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI – Suasana di depan Balai Kota Sukabumi terasa ramai dan penuh semangat pada Selasa, 2 Juni 2026. Ratusan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berasal dari berbagai wilayah di kota ini berkumpul dalam satu barisan, menggelar aksi unjuk rasa yang mereka sebut sebagai “Aksi 2.6.26”. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata kekecewaan mereka terhadap sejumlah kebijakan dan pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Massa aksi tampak membawa berbagai atribut dan spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan utama yang mereka sampaikan. Dengan sikap yang tegas namun tetap menjaga ketertiban, mereka menuntut agar Wali Kota Sukabumi bersedia menemui mereka secara langsung. Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi wadah penjelasan resmi terkait berbagai persoalan yang belakangan ini menjadi keresahan di kalangan para pengurus RT dan RW.
Ada dua poin utama yang menjadi sorotan dan tuntutan dalam aksi kali ini. Pertama, para peserta meminta Wali Kota menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi. Kedua, mereka mendesak pemerintah kota untuk segera merealisasikan janji politik terkait penyediaan dana abadi yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat luas.
Koordinator Forum Ketua RT dan RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, menjelaskan bahwa aksi ini lahir dari rasa gelisah dan kekecewaan yang telah terakumulasi cukup lama di kalangan pengurus tingkat lingkungan. Ia menegaskan bahwa cara yang dipilih untuk menyampaikan aspirasi ini dilakukan dengan jalan yang baik, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami datang dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Tujuan kami sederhana, yakni meminta pemerintah mendengarkan aspirasi RT dan RW yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pelayanan masyarakat,” ungkap Mauly di hadapan para peserta aksi.
Dalam sela-sela orasi yang disampaikan secara bergantian, banyak peserta menyoroti pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah yang dinilai merendahkan eksistensi serta peran penting RT dan RW di tengah masyarakat. Hal itulah yang menjadi pemicu utama kekecewaan, hingga akhirnya mendorong para pengurus untuk turun langsung menyampaikan pendapatnya di depan kantor pemerintahan kota.
“Kami ingin ada penghormatan terhadap RT dan RW. Jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kesan bahwa keberadaan kami tidak diakui,” tegas salah satu peserta aksi saat menyampaikan pendapatnya dengan suara lantang.
Selama berlangsungnya aksi, keamanan di lokasi tetap terjaga dengan baik berkat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa terus menyampaikan aspirasi dan orasi secara bergantian, sambil menunggu respons resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan pengurus RT dan RW tersebut masih bertahan di lokasi aksi. Mereka bertekad tetap berada di sana dan berharap Wali Kota Sukabumi dapat hadir secara langsung, memberikan penjelasan yang memuaskan, serta menjawab seluruh tuntutan yang telah disampaikan demi keharmonisan hubungan antara pemerintah dan unsur masyarakat.
