ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi terus berupaya memperbaiki hunian warga, di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Berdasarkan pendataan 2013–2026, tercatat 47.123 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah ini. Dari jumlah tersebut, 25.396 unit sudah tertangani. Sebanyak 21.727 unit lainnya masih menanti perbaikan. Angka ini dapat berubah seiring pemutakhiran data di tingkat desa.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyatakan penanganan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. “Kondisi fiskal daerah tahun 2026 cukup terbatas. Karena itu, kita terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dengan provinsi, pusat, dunia usaha, hingga komunitas. Tahun 2026, Pemkab Sukabumi mengalokasikan sekitar Rp8 miliar untuk program penanganan hunian melalui Dinas Perkim. Dukungan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN juga terus diupayakan.
Kerja sama ini telah menunjukkan hasil. Pada 2025, sebanyak 989 unit rumah berhasil dibangun. Rinciannya, 779 unit dari APBD Kabupaten, 145 unit dari APBD Provinsi, dan 65 unit dari APBN Kementerian PUPR.
Mekanisme bantuan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021. Pada 2025, besaran bantuan per unit ditetapkan Rp20 juta. Alokasinya meliputi Rp17,5 juta untuk material, Rp2 juta untuk upah, dan Rp500 ribu untuk kebutuhan dokumen.
Tahun ini, Pemkab juga mempercepat pembangunan rumah khusus bagi warga terdampak bencana yang direlokasi. Di Kampung Gempol, Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu, pembangunan 84 unit rumah telah mencapai progres hampir 40 persen.
Dua lokasi lain juga disiapkan: 64 unit di Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, dan 123 unit di Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung.
Sendi berharap semua pihak dapat bergotong royong menyelesaikan penanganan Rutilahu dan rumah relokasi. “Mohon doa restu dan dukungannya agar program ini terus berjalan dan tuntas,” pungkasnya.
