ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI — Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRDKabupaten Sukabumi di Ruang Sidang DPRD, Senin (7/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian dalam Perubahan APBD dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan sejumlah langkah strategis yang tengah disiapkan, antara lain pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” tegasnya.
Di sisi lain, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 turut memengaruhi kemampuan keuanganKabupaten Sukabumi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Bupati menyebutkan, belanja daerah tetap difokuskan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat. Penggunaannya akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” tutup Bupati.
Transparansi informasi publik seperti ini sangat kami harapkan dari aparatur pemerintah.