SUKABUMI _ Minimnya kontribusi Pemda Kabupaten Sukabumi terhadap pesta rakyat dalam peringatan Hari Nelayan di Palabuhanratu, menuai kecaman keras Ketua Umum LSM GAPURA RI, Hakim Adonara. Selain Palabuhanratu yang dinilainya sebagai ikon Hari Nelayan di Kabupaten Sukabumi, Hakim juga mengecam Pemerintah Daerah tidak profesional dalam keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan publik, “sejarah mencatat Palabuhanratu sebagai ikon Hari Nelayan di Sukabumi, jika kemudian minim anggaran untuk pesta rakyat ini berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki keberpihakan terhadap hajat rakyat” ujar Hakim kepada awak media www.onenewsoke.com/
Desas-desus adanya anggaran untuk penyelanggaraan pesta nelayan di lokasi lain, Hakim enggan bersuara, dirinya menyebutkan hanya tau Palabuhanratu,
“Yang kami tau dan saya kira masyarakat umum se jagat Sukabumi maupun luar wilayah Sukabumi tau bahwa Palabuhanratu sebagai ikon penyelenggaraan Hari Nelayan,”tandasnya.
Dirinya memastikan jika ada anggaran penyelenggaraan hari Nelayan di lokasi lain akan terkuak, “toh nanti juga akan terbuka pada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dan saya rasa OPD Pariwisata tidak segegabah itu menggelontorkan anggaran daerah untuk kegiatan-kegiatan yang seandainya tidak jelas” ujar Hakim.
Dirinya mempersilahkan awak media untuk mempertanyakan anggaran kepada dinas terkait.
Jika benar, adanya OPD terkait menggelontorkan dana untuk Hari Nelayan di lokasi lain, lanjut Hakim, hal ini mencederai kearifan lokal Palabuhanratu,
“Jika benar, tentunya itu mencederai kearifan lokal Palabuhanratu sebagai ikon Hari Nelayan, ” cetus Hakim.
Ketua Umum LSM GAPURA ini turut mencibir DPRD Kabupaten Sukabumi, menurutnya DPRD baik secara lembaga maupun personal seharusnya turut berkontribusi, “Palabuhanratu ini ibukota dan ikon Hari Nelayan itu bagian dari identitas, sehingga semua pihak harus turun tangan termasuk DPRD Kabupaten Sukabumi baik secara lembaga maupun personalnya,” tegas Hakim
Disinggung soal anggaran biaya Peringatan Hari Nelayan, lagi-lagi Hakim menyebutkan seharusnya besar dan meriah sebanding dengan devisa wisata Palabuhanratu, “yah minimal setengah miliar jika harus gebyar, toh di kawasan ibukota pula, masa Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi tidak malu dengan daerah lain? Kan Palabuhanratu penyumbang PAD terbesar dari sektor Pariwisata, yah harus seimbang,”pungkasnya.
