ONENEWSOKE.COM
SUKABUMI, — Luthfi Wicaksono, Ketua Harian DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya kembali menyoroti kinerja dari ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi pada proyek mangkrak gedung pemda. Sabtu (25/10/2025).
Yang mana menurut Luthfi kinerja dari Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi wajib di evaluasi yang mana jelas mangkraknya dua bangunan dengan pagu anggaran besar di Kabupaten Sukabumi menjadi bukti nyata bahwa kinerja yang bersangkutan wajib jadi bahan evaluasi oleh Bupati” Cetus Luthfi
Luthfi pub menambahkan, “Apa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi hari ini menjadi sebuah dinamika dan preseden buruk terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kurangnya ketegasan serta pengawasan pihak TAPD lantas siapa yang akan bertanggung jawab akan adanya dugaan dugaan kerugian negara disetiap perealisasian anggaran negara melalui APBD yang dialokasikan untuk infrastruktur,”ucapnya.
Apalagi dengan sudah adanya bukti kuat dan begitu nampak didepan mata hanya saja peran Aparatur penegak hukum (APH) dan DPRD sebagai fungsional pengawasan legislatif jadi sorotan karena jelas dua gedung yang di bangun menggunakan APBD begitu besar tidak dapat digunakan, bahkan diduga keras sudah mengalami penyusutan kontruksi karena terbengkalai akibat dari kurangnya kepedulian TAPD terhadap keuangan negara yang dikeluarkan,”tegasnya.
Luthfi juga mengatakan, pihak Lpi mendesak Bupati agar mengevaluasi kinerja dari ketua TAPD serta kepada APH untuk segera memanggil, bahkan memeriksa serta melakukan audit investigatif secara total akan dua bangunan yang mangkrak yaitu gedung graha pemuda dan gedung pemda karena jelas disana uang negara tidaklah sedikit yang di alokasikan .
Selain itu dirinya juga menjelaskan, jelas dugaan kerugian negara itu sudah nampak adanya namun diamnya APH jadi pertanyaan publik hari ini serta hilangnya peran DPRD sebagai pengawas legislatif yang diduga akibat adanya bagi bagi APBD untuk pokir menjadi tambahan nyata bahwa kurang kepedulian terhadap keuangan negara yang harusnya jadi prioritas untuk kepentingan rakyat
Malah terkesan menjadi ajang bancakan semata perlu menjadi pertimbangan publik yang mana Lpi menunggu langkah tegas Bupati dan APH pada permasalahan gedung pemda dan gedung graha pemuda agar ada ending dan titik kejelasan
Namun jika hal itu tidak direalisasikan serta tidak adanya upaya nyata dalam penyelematan aset dan keuangan negara, “Lpi mengancam akan menggelar aksi akbar meminta ketua TAPD dicopot dan periksa oleh APH sebagai bentuk pertanggung jawaban akan mangkraknya kedua gedung tersebut,”tandasnya. (*)
