www.onenewsoke.com/
SUKABUMI, – Ribuan guru honorer R3 dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sukabumi menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, pada 30 Januari 2025.
Mereka menuntut hak yang selama ini terabaikan status penuh waktu sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) setelah lebih dari satu dekade mengabdi.
Namun, hingga kini, pemerintah daerah terkesan abai. Kebijakan setengah hati membuat ribuan guru honorer yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu mereka, tetap berada dalam ketidakpastian.
Tuntutan Keras: Hentikan Kebijakan Setengah-setengah
Ketua Aliansi R3 Bersatu, Asep R., menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk protes terhadap ketidakjelasan pemerintah daerah dalam menyediakan formasi PPPK bagi guru honorer R3.
“Kami datang bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk menuntut hak kami! DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya memperjuangkan aspirasi kami, bukan sekadar duduk manis menikmati fasilitas negara. Dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo, anggaran bukan lagi alasan. Jika formasi belum tersedia, itu bukan karena keterbatasan anggaran, tetapi karena lemahnya komitmen pemerintah daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, koordinator aksi, Deril Sukma, menekankan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar seremonial. Jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi lanjutan dengan skala lebih besar akan dilakukan.
Berikut tuntutan mereka yang disampaikan langsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi:
- Pengangkatan guru honorer R3 menjadi pegawai penuh waktu, bukan paruh waktu.
- Hapus birokrasi berbelit dalam proses pemberkasan calon PPPK yang hanya memperlambat nasib para guru.
- Buka formasi PPPK yang memadai sesuai masa kerja dan usia, serta prioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
- Tidak ada kompromi: seluruh guru honorer R3 harus diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu!
DPRD dan Pemda Kabupaten Sukabumi: Diam atau Bertindak?
Lebih dari 2.500 guru honorer dari 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi hadir dalam aksi ini. Mereka tidak sekadar berbicara, tetapi siap bertindak.
“Jika tuntutan kami tidak direspons, jangan salahkan kami jika Gedung DPRD ini kami duduki! Kami akan bertahan, camping di sini, hingga ada kepastian! Jangan biarkan ribuan guru terus menjadi korban kebijakan yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah!,” ujar Deril Sukma dengan penuh semangat.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa pendidikan tidak akan berjalan tanpa guru. Jika pemangku kebijakan tetap bungkam, bukan tidak mungkin krisis pendidikan akan semakin dalam. Kini, bola ada di tangan DPRD dan Pemda Kabupaten Sukabumi: akan tetap diam, atau akhirnya bertindak?
Reporter: Dede Rustam
Hebat lanjutkan