www.onenewsoke.com/
SUKABUMI _ Terlihat ratusan honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Kabupaten Sukabumi, datangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Bara, di Jalan Komplek perkantoran Jajaway Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, pada Jumat (22/7/2022).
Dalam orasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, yang langsung disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, dengan penjagaan yang ketat dari Jajaran Polres Sukabumi, Kodim 0622 dan Sat Pol PP Kabupaten Sukabumi.
Yudha Sukmagara berjanji akan membantu memfasilitasi aspirasi yang dibawa oleh para Nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes(FKHI) tersebut yang terus menyerukan yel ..yel ASN…ASN..ASN.
“Kami para anggota DPRD berjanji akan berjuang untuk membawa aspirasi sodara-sodara ini ke tingkat pusat sehingga mewujudkan apa yang diharapkan kalian semua. Tentunya perjuangan ini harus dengan strategis, sehingga nanti muncul P3K yang disepakati pemerintah pusat,”terang Yudha
Pada kesempatan yang sama Ketua FKHF Kabupaten Sukabumi, Saeful Anwar mengatakan, honorer Nakes menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
“Tenaga Kesehatan berperan besar dalam menentukan pembangunan Kesehatan. Bekerja sebagai Nakes maupun Non Nakes adalah mengabdi kepada kemanusiaan dan menjadi pelayan masyarakat,”paparnya
Dijelaskan Saeful, setelah keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Serta isu Outsorcing pegawai pemerintah khususnya pekerja Fasyankes membuat para honorer cemas.
Kemudian setelah aksi unjuk rasa digelar diluar gedung DPRD, Ketua DPRD dan anggota DPRD dari komisi 4 pun, memfasilitasi mengadakan Auden dengan perwakilan dari Nakes sebanyak 50 orang yang langsung di Aula DPRD Kabupaten Sukabumi
“Alhamdulilah, barusan kita sudah adakan pertemuan dan lengkap semuanya ada. Baik itu dari pemerintahan dan dari dewannya semua ada, juga dari para Nakesnya perwakilan ada 50 orang. Permasalahan ini sebetulnya keputusanya dari pemerintah pusat melalui PERMEN (Peraturan pemerintah) yang dikeluarkan ke pemerintah daerah. Dan saya juga merasakan jeritan-jeritan mereka para honorer dan insyallah akan terus saya kawal dan saya perjuangkan,” tutup Yudha
