Salah Satu Desa Diduga Jadi E-Warung, Anggota DPRD Sukabumi Angkat Bicara

SUKABUMI – www.onenewsoke.com/

Desa Wangunsari yang berada di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Yang diduga beralih fungsi manjadi agen/e-warung.

Pasalnya, saat pihak desa menyerahkan kartu combo tambahan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat dibarengi dengan pengambilan beras dikantor desa tersebut.

Dari hasil investigasi dilapangan, penyerap hanya mendapatkan satu comodity saja, yakni beras. Padahal, seharusnya penyerap berhak mendapatkan beberapa comodity.

Hal itu dibenarkan salah satu aparatur desa, yakni Sekretaris Desa (Sekdes) Wangunsari, Eris, saat dimintai keterangan oleh awak media dikantor Desa Wangunsari, usai menyerahkan kartu combo, Selasa (24/8/2021).

“Hari ini ada pembagian kartu baru BPNT, sebanyak 416 KPM. Alhamdulillah, terbanyak di Kecamatan Cisolok. Semua pembagian beras combo dikantor desa karena perintah pimpinan (Kepala Desa),” ungkap Eris.

Ditempat terpisah, saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, sangat menyayangkan dengan adanya kejadian tersebut.

“Hal ini jika benar terjadi mesti diluruskan oleh Kepala Dinas Sosial sebagai leading sektor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BPNT,” ujar Hera, kepada awak media saat dikonfirmasi via sambungan telepon selular, pada Jumat 27 Agustus 2021.

Hera pun meminta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi agar turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya, dan meminta masukan dari masyarakat setempat tentang kebenaran hal tersebut.

“Jika benar, maka Kepala Dinas Sosial wajib meluruskan. Agar pelaksanaan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, karena BPNT merupakan hak masyarakat yang tidak mampu. Sehingga pelaksanaannya harus sesuai, termasuk kualitas, kuantitas dan tepat sasaran,” jelasnya.

Dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya tidak secara langsung membidangi program BPNT, bahkan koordinasi Dinas Sosial dengan DPRD pun tidak ada karena kebijakan BPNT dari pusat. Sehingga, yang bertanggung jawab di daerah adalah Kepala Dinas Sosial.

“Tapi bilamana ada pengaduan dari masyarakat langsung ke DPRD, maka kami akan memanggil pejabat yang bersangkutan,” tegasnya. (Red)