Ada Yang Menarik, Bimtek APDESI Kabupaten Sukabumi Hadirkan Pemateri dari LSM GAPURA

SUKABUMI, www.onenewsoke.com/

Ada hal yang menarik dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini yang dilakukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Kabupaten Sukabumi, panitia Bimtek menghadirkan salah satu narasumber dari kaum pergerakan Hakim Adonara, Ketua Umum LSM GAPURA RI. Bimtek yang digelar di Hotel Sukabumi Indonesia, Salabintana, pada Kamis 4 November 2021.

Hakim menyebutkan, lembaganya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan Bimtek, “kalau seminar bolehlah, tapi kalau Bimtek itu tugas Inspektorat atau DPMD dan atau BPKAD Pemkab Sukabumi, tapi karena sudah diundang maka saya datang bicara dan pulang dikasih ongkos yah saya terima, materinya dikaji dan difahami yah syukur, tidak juga tidak apa-apa, mengingatkan sudah tapi kalau kemudian masih juga dilakukan, resikonya tanggung sendiri,” celoteh Hakim sambil tersenyum

Dalam orasi ilmiahnya di podium Bimtek, Hakim pun memaparkan tentang upaya memanimalisir korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya, “ini semata-mata untuk bahan edukasi atau referensi Kades dan perangkatnya, karena hukum korupsi dan pasal per pasal sudah dikupas tuntas oleh Kepolisian dan Kejaksaan,”tegasnya.

Menurut Hakim, baik politik korupsi, ciri atau modus teknis korupsi, sampai pada beberapa analisa tentang faktor umum korupsi di tingkat pemerintahan desa, ada 4 (empat) upaya penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa, “upaya preventifnya dengan Penguatan fungsi pengawasan formal dan non-formal, Mengoptimalkan peran BPD, Mengurangi praktek mal-administrasi, dan Ketegasan pemerintah daerah terhadap perilaku Kepala Desa dan perangkatnya, itu saja” ujar Hakim.

Dalam penutup Bimteknya, Hakim menyebutkan pentingnya Pemerintah Daerah fokus mengkaji dan menerbitkan regulasi tentang Rencana Detail Tata Ruang Desa (RDTDes) untuk barometer pembangunan di tingkat desa, “ya karena dari RDTDes inilah yang dapat mendorong skala prioritas pembangunan di desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran di desa, mengingat secara regulatif ada tiga kementerian yang bercokol dalam urusan anggaran dan pembangunan di desa sehingga menjadi pabaliut dalam tata kelola desanya jika tidak diinisiasi oleh pemerintah daerah,”pungkas Ketum Gapura. (*One)